Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uu dkj
Sejumlah pasal dalam UU DKJ dipersoalkan ke MK, khususnya terkait pengangkatan wali kota dan bupati di wilayah tersebut.
Bagikan
Ingin Jadi Wali Kota Jakarta Pusat, Kader Demokrat Minta Ada Pemilihan dan Bukan Penunjukan
Sejumlah pasal dalam UU DKJ dipersoalkan ke MK, khususnya terkait pengangkatan wali kota dan bupati di wilayah tersebut.
Politik & Hukum
路
Jadi Kota Global, Pemimpin Jakarta Harus Fokus pada Kesejahteraan Seluruh Rakyat
Transformasi Jakarta menjadi kota global perlu memperhatikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah ataupun lemah.
Metropolitan
路
Optimisme Menyongsong Daerah Khusus Jakarta
Jakarta akan jadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini peluang untuk mengakselerasi perubahan dan penataan ulang Jakarta.
Opini
路
Heru Budi: 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Diterapkan Sebelum Ada UU DKJ
Selama ini, Pemprov DKI telah mengucurkan anggaran 5 persen APBD untuk setiap kelurahan melalui berbagai sektor.
Metropolitan
路
Jakarta Kota Global, antara Kepastian Mesin Ekonomi dan Isu Aglomerasi
Kota yang gagal mempersiapkan mesin ekonomi, infrastruktur, dan teknologi untuk masa depan akan rapuh pertumbuhannya.
Metropolitan
路
Iklan
Tak Lagi Ibu Kota, Jakarta Tetap Menarik bagi Investor
Tanpa status ibu kota, Jakarta nanti akan fokus mengembangkan visi utamanya sebagai pusat perdagangan dan kota global.
Metropolitan
路
Menuju DKJ, Kawasan Aglomerasi Bodetabekjur Perlu Kepastian Hukum
Kawasan aglomerasi diharapkan bisa memberikan pemerataan pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat di dalamnya.
Nusantara
路
Dibahas Tanpa Partisipasi Publik Bermakna, RUU DKJ Rawan Digugat ke MK
Menyerap aspirasi publik dalam pembahasan RUU menjadi bagian krusial untuk membuktikan partisipasi bermakna masyarakat.
Politik & Hukum
路
PKS Nilai Pengesahan UU Daerah Khusus Jakarta Tergesa-gesa
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta disahkan menjadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.
Video
路
Iklan
