Menuju DKJ, Kawasan Aglomerasi Bodetabekjur Perlu Kepastian Hukum

Kawasan aglomerasi diharapkan bisa memberikan pemerataan pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian rapat bersama Baleg DPR dan DPD untuk membahas RUU Daerah Khusus Jakarta, Rabu (13/3/2024), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

BANDUNG, KOMPAS – Kawasan aglomerasi dalam Daerah Khusus Jakarta atau DKJ bakal berdampak pada sejumlah daerah di Jawa Barat yang berbatasan dengan kota tersebut. Kepastian hukum dalam menjalankan daerah penyangga ini diharapkan bisa memberikan pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan menyatakan, wewenang dalam kawasan aglomerasi DKJ masih dalam pembahasan. Apalagi, saat ini tidak hanya Bogor dan Bekasi, tetapi termasuk Kabupaten Cianjur yang masuk ke daerah penyangga tersebut.