Satu dasawarsa UU Desa bisa berakhir pahit bagi desa-desa di Indonesia. Kado pahit itu bernama Koperasi Desa Merah Putih.

Program MBG bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali strategi pembangunan desa mengepung kota. Syaratnya, program ini harus berbasis pada lokalitas.

Pemanfaatan dana desa tak bisa lagi sekadar untuk infrastruktur, tetapi peningkatan daya saing dan sumber daya manusia.

Selama ini masih banyak kesalahan masyarakat umum dalam memahami istilah-istilah terkait desa.

Jika serius ingin memperbaiki masalah mendasar desa, fokus UU Desa mestinya menitikberatkan pada perbaikan tata kelola.

Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa.

Sudah waktunya melakukan pembenahan dan percepatan untuk mewujudkan desa yang berdaulat dalam berkebudayaan.

Dana desa terus meningkat, berbanding lurus dengan peningkatan korupsi desa.