Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uu antiterorisme
Untuk mengatasi kesemrawutan hukum yang ditimbulkan oleh UU terkait yang mengatur TNI dan Polri dalam mengatasi keamanan dan aksi terorisme Presiden perlu segera menerbitkan Perppu Keamanan Nasional.
Bagikan
Jangan Korbankan Rakyat soal Keamanan
Untuk mengatasi kesemrawutan hukum yang ditimbulkan oleh UU terkait yang mengatur TNI dan Polri dalam mengatasi keamanan dan aksi terorisme Presiden perlu segera menerbitkan Perppu Keamanan Nasional.
Opini
路
UU Antiteror dan Kekuasaan Duterte
Di tengah pandemi, Filipina memberlakukan Undang-Undang Antiterorisme. UU ini dinilai lebih untuk membungkam pengkritik, bukan hanya mengatasi terorisme.
Internasional
路
UU Antiterorisme Melapangkan Penguasa Semakin Otoriter
Aktivis HAM dan oposisi menolak pemberlakuan UU Antiterorisme 2020 yang baru disahkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. UU ini dinilai sebagai karpet merah bagi Duterte untuk bertindak sewenang-wenang.
Internasional
路
Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Teroris Lintas Batas
Pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid mengenai jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan NIIS. Namun, pemerintah tak akan memulangkan teroris lintas batas dari Indonesia.
Internasional
路
Tak Cukup Tindakan Reaktif
Peristiwa bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, membangkitkan lagi kepedulian sejenak elemen bangsa. Berbagai pihak, terutama elite, mendorong ada perhatian serius atas pemberantasan terorisme.
Politik & Hukum
路
Iklan
Cegah Aksi Teror Menjadi Prioritas
Politik & Hukum
路
Iklan
