Kompas.id

uii yogyakarta

Selama ini akademisi lebih banyak disibukkan oleh urusan domestik terkait birokrasi dan laporan-laporan administrasi.

Bagikan

Kebebasan Akademik Bukan Sekadar Kebebasan Saintifik

Selama ini akademisi lebih banyak disibukkan oleh urusan domestik terkait birokrasi dan laporan-laporan administrasi.

Mahfud MD: Jumlah Kementerian Saat Ini Sudah Sangat Cukup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinilai telah mencakup semua urusan kenegaraan.

Politik & Hukum ·

Seruan UII: Setiap Pejabat Negara yang Ikut Kampanye Harus Mundur

Universitas Islam Indonesia menilai adanya darurat kenegarawanan di Indonesia.

Pascapemilu Serentak 2024

Politik Indonesia, termasuk demokrasi di dalamnya, masih berkutat pada aspek prosedural. Tanpa perubahan politik yang radikal, tanpa merehabilitasi arah politik, tidak akan ada yang berubah.

Rokok dan UU Kesehatan 2023

Undang-Undang Kesehatan 2023 mewajibkan agar tempat-tempat publik menyediakan tempat khusus bagi perokok. Ini kesalahan berpikir dalam memaknai rokok dan hak asasi manusia serta bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945.

Iklan

UII Belum Peroleh Informasi Detail Terkait Kondisi Dosen Ahmad

Pihak UII Yogyakarta belum mendapat informasi detail perihal kondisi dosen mereka yang kini berada di Amerika Serikat, Ahmad Munasir Rafie Pratama.

Preseden Buruk Penggantian Hakim MK

Pemberhentian hakim MK, Aswanto, dengan proses yang janggal oleh DPR akan menjadi preseden buruk sistem peradilan dan perjalanan konstitusi Republik Indonesia. Independensi dan profesionalitas MK harus dijaga.

Senja Kala Daulat Rakyat

Bagaimanapun dan sampai kapan pun, keberadaan partisipasi masyarakat adalah mendasar bagi negara yang mengaku menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Transformasi Kinerja Legislasi

Konstitusi menyediakan jalur pembentukan hukum nasional secara cepat. Namun, ini tak boleh dilakukan dengan mengabaikan prinsip mendasar yang berlaku secara universal, yakni kontrol kewargaan dan kesetaraan politik.

Seputar Pemilihan Presiden

UUD NRI 1945 mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun dengan adanya purifikasi sistem presidensial, kedaulatan itu didistorsi dengan kepentingan partai politik.

Iklan