Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan dan membatalkan izin perusahaan sawit.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan sawit yang beroperasi di Boven Digoel dapat menyelamatkan hutan Papua.

Perkebunan sawit dalam kawasan hutan mencapai 3,37 juta hektar. Persoalan sawit dalam hutan ini diselesaikan melalui pemutihan.

Ketentuan dalam UU ataupun Perppu Cipta Kerja memiliki dampak negatif sekaligus positif pada aspek tata kelola hutan. Ketentuan ini juga dinilai dapat memperkuat posisi perhutanan sosial ke depan.

Kasus Surya Darmadi telah menunjukkan buruknya tata kelola kehutanan, khususnya dalam aspek perizinan sawit. Bahkan, kasus tersebut membuktikkan masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Indonesia menjalin kembali kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia dengan fokus menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kerja sama serupa juga pernah terjalin, tetapi sempat berakhir pada 2021.

Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi izin ekstraksi baru di sekitar wilayah ibu kota negara dan memproteksi hutan alam tersisa. Bila hal ini dilakukan, IKN berpotensi menambah tutupan hutan sekitar 100.000 hektar.

Pencabutan lebih dari 2.000 izin usaha dipandang tidak sepenuhnya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pencabutan itu serius.