Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus mengimplementasikan ekonomi hijau, sedangkan Kementerian Kehutanan fokus pada pemanfaatan sumber daya hutan.

Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan dan membatalkan izin perusahaan sawit.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan sawit yang beroperasi di Boven Digoel dapat menyelamatkan hutan Papua.

Perkebunan sawit dalam kawasan hutan mencapai 3,37 juta hektar. Persoalan sawit dalam hutan ini diselesaikan melalui pemutihan.

Pemerintah menetapkan target percepatan perhutanan sosial pada 2023-2030. Mengingat 2023 ini tahun politik, pelaksanaan perhutanan sosial agar dicegah dari kegiatan yang dipolitisasi oleh kekuatan politik tertentu.

Kasus Surya Darmadi telah menunjukkan buruknya tata kelola kehutanan, khususnya dalam aspek perizinan sawit. Bahkan, kasus tersebut membuktikkan masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Indonesia menjalin kembali kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia dengan fokus menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kerja sama serupa juga pernah terjalin, tetapi sempat berakhir pada 2021.

Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi izin ekstraksi baru di sekitar wilayah ibu kota negara dan memproteksi hutan alam tersisa. Bila hal ini dilakukan, IKN berpotensi menambah tutupan hutan sekitar 100.000 hektar.