Rumah tenun digusur, bahan untuk pewarna alami juga dibabat demi Bendungan Mbay Lambo.

Pemerintah secara sepihak menentukan harga tanah, tanaman tumbuh, dan bangunan di atasnya. Warga merasa tidak adil.

Masyarakat adat di Tanah Papua memiliki tradisi ”sasi” yang dibuka dan ditutup pada waktu tertentu.

Pembangunan infrastruktur tanpa kajian riset dan pendekatan kultural akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Inisiatif IKN Nusantara mengandung potesial dampak ”psiko-sosio-antropologis” yang tidak kecil. Perlu ada serangkaian kajian strategis untuk memitigasi dampak tersebut.

Pemerintah perlu mengakselerasi kemandirian guna menyejahterakan komunitas adat berikut lingkungan di sekitarnya. Salah satu solusinya dengan mengembalikan hak mereka, yaitu wilayah adat yang selama ini dikuasai negara.

Pengakuan negara terhadap wilayah adat sangatlah penting di tengah tekanan kekuasaan dan ekonomi. Dengan payung hukum ini masyarakat adat dapat terus berdaya memajukan adat dengan tetap membawa nilai kearifan lokal.

Peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria serta Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yando Zakaria mengatakan, ketiadaan pengaturan khusus tentang perolehan tanah masyarakat adat di IKN dikhawatirkan picu konflik.