Tahapan coklit merupakan salah satu subtahapan dengan kerawanan paling banyak.

Bawaslu masih menunggu aturan sosialisasi peserta pemilu di luar masa kampanye yang akan disusun oleh KPU. Aturan itu akan menjadi payung hukum pengawasan sosialisasi di luar masa kampanye oleh Bawaslu.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU hitung ulang penggunaan anggaran berdasarkan pemenuhan anggaran yang dipenuhi oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, Kemenkeu belum memenuhi semua anggaran yang disepakati DPR.

Komisi II DPR tidak menambah, tidak pula mengurangi anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU. Anggaran sebesar Rp 76,6 triliun dianggap cukup rasional.

Tahapan Pemilu 2024 dipastikan dimulai sesuai jadwal karena PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal sedang diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat dengar pendapat membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 sempat dua kali ditunda karena Mendagri dan KPU tak hadir. Pembahasan ini krusial karena tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Sesuai kesepakatan pemerintah, KPU, dan DPR agar tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni, DPR memberikan dukungan anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun. DPR juga menyepakati durasi kampanye selama 75 hari.

KPU sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk percepatan pengundangan Peraturan KPU soal Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Dengan begitu, proses harmonisasi dapat dilakukan dengan cepat.