Peraturan yang mengistimewakan ormas keagamaan dalam izin tambang berpotensi diajukan ”judicial review” oleh masyarakat.

Arah hilirisasi yang jelas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang terkait larangan ekspor mineral mentah. Selama ini, pemerintah dinilai kurang tegas dalam penerapan kebijakan.

Pemerintah mengakui investasi saat ini mayoritas padat teknologi, bukan padat karya. Oleh sebab itu, industri manufaktur lain yang bukan hilirisasi pertambangan harus dioptimalkan demi perluasan serapan tenaga kerja

Proses pengolahan dalam smelter tidak dapat terhenti karena dapat menimbulkan kerugian. Investor juga mesti mempertimbangkan neraca bahan baku mineral agar bisa menjalankan smelter minimal sekitar 20 tahun.

Di balik bencana semburan lumpur Sidoarjo yang berlangsung 15 tahun, tersimpan potensi sumber daya yang diyakini menjawab tantangan industri masa kini. Penggalian potensi dilakukan untuk memantik ”semburan” ekonomi.

Pemerintah Indonesia makin intens bernegosiasi dengan sejumlah produsen kendaraan listrik dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur dan insentif disiapkan agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

Purnomo Yusgiantoro Center meluncurkan pusat data dan informasi di sektor energi dan sumber daya mineral. Harapannya, pusat data dan informasi ini dapat membantu pemangku kepentingan terkait dalam penelitian atau pengambilan keputusan.