Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu di Papua yang berbasis masyarakat adat perlu segera dilakukan uji coba untuk kepentingan komersial. Selama ini, mereka kerap tidak mendapat hak atas wilayahnya.

Implementasi SVLK sulit diterapkan bila masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini karena SVLK menekankan legalitas pengelolaan hutan.

Film ”Indonesia Berjuang untuk Hutan yang Tersisa” merekam upaya penyelamatan hutan Indonesia selama 20 tahun terakhir. Global Forest Resources Assessment 2020 mencatat ada 4,06 miliar hektar hutan yang tersisa di bumi.

Praktik pembalakan liar oleh pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) di luar area izin konsesi masih terjadi. Pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat.

Nilai ekonomi sektor kehutanan mengalami peningkatan karena penerbitan beberapa kebijakan seperti relaksasi kebijakan fiskal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu, hingga promosi dengan mitra dagang.

Laporan JPIK selama Oktober 2019-Juni 2020 terkait pelaksanaan SVLK dari hulu sampai hilir di sejumlah daerah menunjukkan sistem kebanggaan Indonesia ini masih lemah. Peredaran kayu ilegal tetap terjadi.

Pengelola konsesi kehutanan yang memperoleh penilaian baik pada sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari belum menggambarkan kondisi lapangan. Perusahaan tetap mendapatkan nilai baik meski ada masalah di lahannya.

Produksi rumah panggung khas Minahasa dari kayu di Kelurahan Woloan, Kecamatan Tomohon Barat, Tomohon, Sulawesi Utara, terus berlangsung. Namun, penjualan tidak menentu karena tidak ada pasar yang tetap.