Agar bisa sejahtera, seorang petani sawit harus memiliki lahan minimal 8-10 hektar. Faktanya, kebanyakan petani sawit hanya memiliki lahan sekitar 1 hektar. Tak sedikit dari mereka yang kemudian merambah hutan.

Perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Selatan didorong mendapatkan sertifikasi sawit berkelanjutan. Jaminan pengelolaan sawit seturut standar dan ramah lingkungan sangat penting untuk menembus pasar global.

Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terus didorong. Percepatan perlu dilakukan dengan mengatasi kendala yang dihadapi, terutama kendala legalitas di tingkat petani atau kebun rakyat.

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sangat diperlukan supaya pasar internasional menilai produk kelapa sawit yang diekspor telah memenuhi aspek-aspek berkelanjutan.

Penerapan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan atau ISPO diharapkan bisa mendorong upaya perlindungan hutan dan rawa gambut yang memberikan kontribusi signifikan pada penanggulangan krisis iklim.

Rancangan peraturan menteri sebagai pelaksanaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil ditargetkan rampung tepat waktu meski dalam kondisi bekerja dari rumah akibat pandemi Covid-19 akibat virus korona baru.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan tidak memasukkan Kementerian Tenaga Kerja sebagai Dewan Pengarah. Hal ini disayangkan sejumlah pihak.

Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 mewajibkan setiap pekebun sawit untuk memiliki sertifikat pada tahun 2025. Namun, banyak petani sawit yang kesulitan memenuhinya karena masalah legalitas lahan garapan.