Percepat Capaian Sertifikasi Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terus didorong. Percepatan perlu dilakukan dengan mengatasi kendala yang dihadapi, terutama kendala legalitas di tingkat petani atau kebun rakyat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja memanen kelapa sawit di areal perkebunan PT Sawit Sumbermas Saran Tbk (SSMS) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (29/4/2021). PT SSMS memproduksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan kapasitas produksi sebesar total 2.500 ton per hari.

JAKARTA, KOMPAS — Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terus digenjot. Upaya percepatan terus dilakukan terutama untuk mendorong sertifikasi pada kelompok petani sawit. Kendala klasik terkait legalitas lahan pun perlu segera diselesaikan.

Setelah 10 tahun penerapan sertifikasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) berjalan di Indonesia, terdapat 755 sertifikat yang telah diterbitkan untuk perkebunan swasta dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan luas lahan 5,8 juta hektar dari total 9,6 juta hektar. Namun, sertifikat ISPO yang diterbitkan untuk kelompok petani, koperasi, dan badan usaha milik desa (bumdes) saat ini baru mencapai 20 sertifikat dengan luas lahan 12.600 hektar atau hanya 0,18 persen dari total lahan yang ada.