Meskipun telah disetujui sebagai undang-undang, kehadiran UU PDP nantinya masih membutuhkan kepastian terkait beberapa hal. Salah satunya jaminan agar lembaga pelindungan data bisa bersikap independen.

DPR menyetujui RUU Pelindungan Data Pribadi disahkan sebagai UU dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Sanksi berat bakal menanti pengendali dan pemroses data yang melanggar aturan UU tersebut.

Persetujuan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi menandai era baru tata kelola data pribadi, khususnya di ranah digital. Kehadirannya juga diharapkan mampu mencegah kebocoran data pribadi yang kian masif.

Pemerintah dan DPR diharapkan utamakan kepentingan rakyat dalam menentukan nasib pembahasan RUU PDP. Sebab, hingga kini belum ada pihak yang benar-benar bisa tangani kebocoran data pribadi yang sudah kerap kali terjadi.

Angka pertumbuhan internet dan transaksi elektronik di Indonesia yang signifikan sebenarnya menunjukkan urgensi bagi pemerintah dan pelaku usaha membangun ekosistem ekonomi digital berperspektif perlindungan konsumen.