RUU Masyarakat Adat mendesak disahkan menjadi undang-undang guna melindungi masyarakat adat di Indonesia.

Transisi kekuasaan dari pemerintah Joko Widodo ke Prabowo Subianto dinilai tidak akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat adat.

Pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan sekadar tugas legislasi, melainkan komitmen moral sekaligus kewajiban negara dalam menghentikan segala bentuk ketidakadilan.

Masyarakat adat membakar kemenyan di depan kantor DPRD Sumut, memohon doa pengesahan Raperda dan RUU Masyarakat Adat.

Pada akhir jabatan Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024, harapan pengesahan RUU Masyarakat Adat kandas.

Sejak era Soeharto, masyarakat adat Barambang Katute hidup dalam ketakutan. Wilayah adat mereka dicaplok hutan negara.

Masyarakat Adat Barambang Katute sejak era Soeharto hidup dalam ketakutan karena hutan adat mereka dicaplok hutan negara. Pengakuan dari negara pun tak kunjung diberikan.

Perlindungan anak-anak perempuan di komunitas adat dari kekerasan seksual sangat minim sehingga rentan jadi korban.