Penerapan metode omnibus dapat memperkuat keterhubungan antarsektor negara. Namun, penerapannya juga membuka risiko luputnya poin-poin penting. Apalagi jika pembuatannya kurang inklusif dan berlangsung singkat.

Alih-alih dihukum penjara, para penista agama dapat dijatuhi hukuman kerja sosial. Hukuman ini lebih selaras dengan ajaran utama segenap agama, yaitu kasih sayang sebagai perasaan utama yang mengejawantahkan kemanusiaan.

Pemerintah mendorong percepatan pembahasan untuk pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana guna menggantikan KUHP yang telah berjalan hampir 60 tahun.

Kolonialisme yang masuk ke Indonesia adalah kolonialisme yang bergandengan dengan kapitalisme. Inilah selubung yang harus di bongkar oleh pembentuk UU tatkala menjanjikan dekolonisasi.

Mengapa pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tetap ada di RUU KUHP? Artikel ini perlu ditulis agar masyarakat bisa memahami secara utuh perihal penghinaan dalam hukum pidana.

Komisi III dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan terkait 14 isu krusial dalam RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Pemerintah menyatakan, sampai saat ini Presiden belum menerima surat dari pimpinan DPR terkait dengan kelanjutan pembahasan RUU KUHP. Jika surat itu telah diterima, dipastikan pembahasan RKUHP dapat dilanjutkan.

Tak perlu terburu-buru mengesahkan RUU KUHP sebelum pemerintah dan DPR membuka pasal kontroversial kepada publik. Buka perdebatan publik agar publik masih dianggap sebagai pemilik republik.