Penghinaan dan Hukum Pidana

Mengapa pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tetap ada di RUU KUHP? Artikel ini perlu ditulis agar masyarakat bisa memahami secara utuh perihal penghinaan dalam hukum pidana.

DIDIE SW

Didie SW

Hal ihwal penghinaan kembali menjadi isu kontroversi menyusul rencana pemerintah dan DPR mengesahkan RUU KUHP. Sebenarnya pasal-pasal penghinaan yang diributkan adalah isu basi yang sudah dijelaskan berkali-kali.

Selama 2021, pemerintah dan DPR melakukan sosialisasi di 12 provinsi terhadap sejumlah ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), termasuk pasal-pasal penghinaan yang mewacana. Celakanya, berbagai poster dan tulisan yang beredar tentang pasal-pasal penghinaan tidak mengutip secara keseluruhan baik pasal maupun penjelasannya.