Metode Omnibus dan Disharmoni UU
Penerapan metode omnibus dapat memperkuat keterhubungan antarsektor negara. Namun, penerapannya juga membuka risiko luputnya poin-poin penting. Apalagi jika pembuatannya kurang inklusif dan berlangsung singkat.
Ilustrasi
Sejak metode omnibus dipakai dalam pengusulan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja, yang kemudian dilegalkan dengan UU No 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah dan DPR memperbanyak pembuatan UU dengan metode ini.
Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya pemerintah dan DPR telah membuat enam UU dengan metode omnibus. Keenam UU itu ialah UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Cipta Kerja yang diubah dengan Perppu No 2/2022, UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.