RUU DKJ dinilai harus dikaji ulang. Sebab, tidak ada urgensi untuk terburu-buru dalam mengesahkan rancangan UU itu.

Sorotan di RUU DKJ bukan soal pemilihan gubernur-wagub, juga ketua Dewan Aglomerasi. Terkait Gibran Rakabuming Raka-kah?

Fraksi PKS jadi satu-satunya fraksi yang menolak persetujuan pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta. Apa argumentasinya?

Simulasi perolehan kursi DPRD Jakarta dan peta koalisi untuk pemilihan gubernur Jakarta mendatang.

Keputusan soal gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih secara langsung diambil dalam pembahasan selama lima menit.

Jabodetabekjur butuh dewan kawasan yang mengelola berbagai problem secara serius dan lebih fokus.

Panitia Kerja RUU Daerah Khusus Jakarta dari DPR masih meminta pemerintah mengkaji klausul baru tersebut.

Pemilihan gubernur-wakil gubernur Jakarta harus dipertahankan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi demokrasi.