Kompas.id

RUU

DPR sahkan empat UU tentang APBN, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Keimigrasian.

Bagikan

Paripurna DPR Sahkan Tiga Undang-undang

DPR sahkan empat UU tentang APBN, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Keimigrasian.

Potensi Jika DPA Dihidupkan Kembali, Jadi ”Bunker” Mantan Pejabat Negara?

Apakah DPA yang akan dibentuk justru dipersiapkan untuk Presiden Jokowi setelah tidak menjabat lagi sebagai Presiden?

Kuat, Potensi Benturan Kepentingan pada Dewan Aglomerasi

Hal yang dikhawatirkan justru orang yang ditunjuk duduk di Dewan Aglomerasi tidak memahami masalah perkotaan.

Politik & Hukum ·

Bebas Akses

Jakarta Tetap Jadi Barometer Politik Nasional

Jakarta diyakini tetap menjadi barometer politik nasional meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Bebas Akses

DPR Janji Tetap Produktif Saat Kampanye, Bakal Bahas 19 RUU

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan DPR berkomitmen menunaikan tugas konstitusi di akhir masa tugasnya di 2024.

Politik & Hukum ·

Iklan

Legislasi Minus Partisipasi, Akankah Berlanjut?

Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, selama periode kedua Presiden Jokowi, diperkirakan berlanjut pada 2024.

Politik & Hukum ·

MK Diminta Batalkan UU Kesehatan

MK diminta untuk membatalkan UU Kesehatan terbaru oleh Sekber Organisasi Profesi Kesehatan. Namun, perkumpulan sejenis juga meminta MK untuk mempertahankan UU tersebut. Suara kalangan profesi medis pun terpecah.

Politik & Hukum ·

Soal RUU Jakarta, Pemerintah Tunggu DPR

Pemerintah menunggu naskah RUU Jakarta yang mengusulkan gubernur ditunjuk presiden. Usulan itu menuai penolakan warga Jakarta.

Politik & Hukum ·

Proses Legislasi Macet Lagi, PRT Akan Mogok Makan

Perjuangan pekerja rumah tangga mendapatkan pengakuan negara menuai tantangan berat. Hampir 20 tahun proses legislasi tak kunjung disahkan di parlemen.

Sudah Disahkan Jadi UU, Perppu Pemilu Tak Kunjung Diserahkan ke Pemerintah

Sejak disetujui DPR sebulan lalu, naskah RUU tentang Perppu No 1/2022 tentang Pemilu, dan delapan RUU provinsi, belum juga dikirim ke pemerintah. Jangan sampai reses jadi alasan menunda pengiriman dokumen tersebut.

Politik & Hukum ·

Iklan