Legislasi Minus Partisipasi, Akankah Berlanjut?

Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, selama periode kedua Presiden Jokowi, diperkirakan berlanjut pada 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Tahun 2023 tercatat sebagai tahun saat Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang paling banyak sejak berdiri tahun 2003. Ada 168 permohonan pengujian undang-undang, naik dibandingkan dengan permohonan pada 2022 sebanyak 121 perkara dan 2021 yang hanya 71 perkara.

Apabila ditilik lebih jauh terkait jenis pengujian yang diajukan, terdapat dua kategori permohonan, yakni pengujian materiil dan formil. Sepanjang tahun lalu, terdapat 10 permohonan pengujian formil dan tiga lainnya gabungan pengujian formil/materiil. Sisanya adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang.