Kompas.id

revisi uu otsus papua

Alih-alih menciptakan ketergantungan dan memperkuat pengendalian, tulisan ini mengusulkan agar pemerintah mulai menyentuh aspek politik dan hak asasi manusia seraya memperkuat pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua.

Bagikan

Amendemen UU Otsus dan Depolitisasi Papua

Alih-alih menciptakan ketergantungan dan memperkuat pengendalian, tulisan ini mengusulkan agar pemerintah mulai menyentuh aspek politik dan hak asasi manusia seraya memperkuat pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua.

Implementasi UU Otsus Papua Bisa Memicu Konflik

Kekhawatiran terjadinya konflik, salah satunya karena pembagian anggaran otsus Papua melalui UU Otsus Papua yang baru, separuh di antaranya akan berbasis pada kinerja pemerintah daerah di Papua.

Politik & Hukum ·

Revisi UU Disahkan, Otonomi Khusus Papua Diperkuat

Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Regulasi baru itu mengatur pemberian dana otsus 2,25 persen DAU untuk Papua selama 20 tahun ke depan.

Politik & Hukum ·

Otsus Papua Minim Legitimasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak memiliki legitimasi yang kuat karena hasil negosiasi antarelite. Akibatnya, tak bisa menyelesaikan problem di Papua.

Politik & Hukum ·

26 Usulan dalam DIM RUU Otsus Papua Disepakati

Masih ada 120 usulan dari fraksi di DPR dan DPD dalam DIM RUU Otsus Papua yang belum disepakati. Beberapa di antaranya ditolak pemerintah karena tak sesuai dengan usulan pemerintah.

Politik & Hukum ·

Iklan

Problem Politik dan Pemerintahan dalam Otsus Papua Masih Terabaikan

Di luar isu peningkatan dana otonomi khusus Papua, pemekaran wilayah, serta redefinisi kewilayahan Papua, persoalan politik dan pemerintahan juga tidak kalah penting untuk dibahas dalam revisi UU Otsus Papua.

Politik & Hukum ·

Revisi Terbatas UU Otsus Papua Tak Tuntaskan Persoalan

Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat atau MPR for Papua menolak revisi terbatas UU Otsus Papua. Revisi terbatas dinilai tak tuntaskan persoalan Papua.

Politik & Hukum ·

Revisi UU Otsus Papua Harus Menyeluruh

Dalam pertemuan dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom menyampaikan revisi UU Otonomi Khusus Papua harus menyeluruh.

Politik & Hukum ·

Revisi UU Otsus Papua Diharap Memperkuat Perlindungan HAM

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tengah membahas revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Revisi diharapkan jadi momentum untuk memenuhi dan melindungi hak asasi masyarakat Papua.

Politik & Hukum ·

Perlu Solusi Tuntas Papua

Papua terus dirundung gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Perlu solusi, dan sepatutnya tertuang dalam revisi UU Otonomi Khusus.

Iklan