Implementasi UU Otsus Papua Bisa Memicu Konflik
Kekhawatiran terjadinya konflik, salah satunya karena pembagian anggaran otsus Papua melalui UU Otsus Papua yang baru, separuh di antaranya akan berbasis pada kinerja pemerintah daerah di Papua.
Sejumlah mahasiswa asal Papua di Kalimantan Tengah berdiskusi dan berdialog bersama untuk membahas otonomi khusus di Papua, Rabu (14/7/2021). Mereka sepakat untuk menolak revisi UU Otonomi Khusus Papua.
JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dengan latar belakang untuk mengakomodasi dana otonomi khusus implementasinya berpotensi memicu konflik. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa berdialog dengan masyarakat Papua.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwo Santoso dalam diskusi daring bertajuk ”Bagaimana Dampak Pengesahan Revisi UU Otsus terhadap Penyelesaian Konflik Papua” yang digelar Imparsial, Tifa, dan Forum Akademisi untuk Papua Damai, Rabu (21/7/2021).