Perda RTRW Surabaya 2014-2034 akan direvisi menjadi kurun 2023-2043 dengan harapan penataan ruang menjadikan kehidupan masyarakat di ibu kota Jawa Timur tersebut lebih baik di masa depan.

Dari 736.000 hektar lahan yang akan masuk dalam usulan revisi RTRW Kalimantan Timur, seluas 612.355 hektar berupa pelepasan kawasan hutan.

Sebelumnya, gugatan terhadap Pemerintah Kota Depok terkait dengan keberatan administrasi telah disampaikan, tetapi belum ditanggapi. Kini, orangtua melayangkan banding administratif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hampir 100 kejadian yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi terjadi di awal tahun 2023. Sudah saatnya setiap daerah kembali ke rencana tata ruang untuk mitigasi bencana dan melakukan pembangunan ke depan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Perencanaan tata ruang wilayah di Sulut dan Kepulauan Sangihe yang bertentangan dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memberi celah bagi konsesi tambang di Pulau Sangihe.

Perencanaan amat penting untuk memastikan pembangunan wilayah tertib hukum, minim risiko bencana, pertumbuhan ekonomi optimal, dan mencapai kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadikan tata ruang sebagai dasar dalam semua proses pembangunan, di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha.