Perda dan UU Tidak Sinkron Buka Celah Tambang Masuk Sangihe

Perencanaan tata ruang wilayah di Sulut dan Kepulauan Sangihe yang bertentangan dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memberi celah bagi konsesi tambang di Pulau Sangihe.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sebuah jembatan yang putus di Kampung Ulung Peliang, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (7/1/2020), akibat banjir bandang.

MANADO, KOMPAS — Perencanaan tata ruang wilayah di Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangihe yang bertentangan dengan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dinilai memberi celah bagi konsesi tambang di Pulau Sangihe. Untuk sementara, belum ada rencana revisi peraturan daerah terkait.

Peraturan Daerah (Perda) Sulut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014-2034 mencatat lima kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kawasan peruntukan pertambangan emas. Lima kecamatan itu adalah Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Manganitu Selatan, dan Tamako.