Sistem Informasi Rekapitulasi akan diterapkan pada Pilkada 2020 meski Bawaslu belum yakin SDM KPU mampu menjalankannya. Untuk itu, KPU akan berkonsultasi besok dengan pemerintah dan Komisi II DPR.

Dalam kondisi pandemi yang amat berbahaya, penggunaan Aplikasi Rekapitulasi Elektronik dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya menjanjikan kecepatan dan relatif lebih murah, melainkan juga lebih menjamin keselamatan rakyat.

Penerapan rekapitulasi elektronik berpotensi tak dapat dilakukan dalam Pilkada 2020. Pasalnya, ketersediaan anggaran e-rekap itu justru belum bisa dipastikan. Anggaran tersebut sebelumnya terpotong untuk Covid-19.

KPU mengusulkan penerapan rekapitulasi elektronik dan penggunaan salinan penghitungan suara secara digital dalam Pilkada 2020. Gagasan ini dikemukakan setelah melakukan evaluasi terhadap Pemilu 2019.

Indonesia meninggalkan 2019 dengan suksesi kekuasaan nasional. Pemilu serentak 2019 berhasil menjadi pintu gerbang suksesi itu dengan beberapa catatan. Sudah saatnya kerumitan penyelenggaraan pemilu dikurangi

Komisi Pemilihan Umum dihadapkan pada dua pilihan teknis rekapitulasi elektronik yang rencananya bakal dipergunakan dalam Pilkada Serentak 2020. Dua pilihan itu adalah teknologi OCR atau OMR.

Gagasan untuk menjadikan Pilkada serentak 2020 sebagai ajang uji coba penggunaan teknologi pemilu yang sebagian di antaranya berupa rekapitulasi elektronik menguat

KPU menargetkan landasan hukum untuk mengimplementasikan rekapitulasi elektronik tuntas akhir tahun ini. Bila mencapai target, rekapitulasi elektronik kemungkinan besar bisa langsung diterapkan di Pilkada serentak 2020.