Kasus penganiayaan dokter koas justru menguak kejanggalan di LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah. Mirip seperti kasus bekas pejabat pajak Rafael Alun. 

KPK mengharmonisasi revisi peraturan KPK tentang LHKPN. Di aturan baru, KPK berwenang menetapkan jabatan wajib LHKPN.

Bekas pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, divonis 14 tahun penjara terkait gratifikasi dan TPPU.

Sidang putusan Rafael Alun Trisambodo ditunda hingga Senin (8/1/2024). Majelis hakim menundanya karena hanya memiliki waktu dua hari untuk membaca berkas dari penuntut umum dan penasihat hukum dalam menyusun putusan.

Terdakwa kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU, Rafael Alun dituntut hukuman 14 tahun penjara oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor.

Dalam persidangan, Senin (16/10/2023, terungkap Rafael Alun membeli tanah di Sentul, Jawa Barat, untuk kado istrinya.

Dalam sidang diungkap bahwa Rafael Alun, pegawai pajak yang didakwa melakukan korupsi terkait pengurusan pajak, berperan aktif mencari klien wajib pajak. Ia pula yang mengurus permasalahan pajak kliennya di kantor pajak.

Gratifikasi diterima Rafael dari 62 perusahaan wajib pajak via beberapa perusahaan tempat istrinya duduk jadi komisaris. Bersama istrinya, Ernie, Rafael gunakan harta hasil tindak pidana untuk beli berbagai aset.