Bawaslu menyatakan KPU terbukti sah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait keterwakilan perempuan pada calon anggota DPR. KPU mengaku akan mempelajari salinan putusan Bawaslu.

Komisi II DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi dalam proses verifikasi Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

KPU akan membuat tahapan sendiri bagi Prima guna verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu. Prima tanggapi serius kesempatan itu. Jika jadi peserta pemilu, Prima akan cabut perkara di PN Jakarta Pusat,