Ambang batas pencalonan presiden atau ”presidential threshold” sebesar 20 persen kursi di DPR tidak lagi berlaku.

Putusan majelis hakim terhadap pengusaha ”money changer” atau penukaran uang asing itu lebih rendah tiga tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menyatakan bahwa perbuatan Gazalba telah mencemarkan nama baik MA.

Pertahankan hutan adat, Sorbatua Siallagan divonis 2 tahun, diminta bayar Rp 1 miliar. Satu hakim berbeda pendapat.

Polemik kembali muncul seiring dengan putusan MA soal perubahan syarat usia bagi calon di pilkada.

Dewas KPK menunda pembacaan putusan etik Nurul Ghufron. Putusan sela PTUN menjadi pertimbangan.

Ghufron juga laporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Polri, salah satunya terkait pencemaran nama baik selain ke MA.

MK merasa berwenang mengadili pelanggaran kualitatif pemilu sepanjang mengancam integritas, demokrasi, dan keadilan.