Ketika korupsi terus merajalela, peran aktif masyarakat di daerah dalam gerakan antikorupsi sangat dibutuhkan. Mereka ikut mencegah dan menjadi jembatan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan catatan Themis Indonesia, sepanjang 2018-2022, sebanyak 17 kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan ke PN Jakarta Pusat tidak dikabulkan. Karena itu, putusan kabul atas gugatan ke KPU dinilai aneh.

Salah satunya, menguatnya model koalisi mayoritarian dan semakin menghilangnya oposisi di perlemen. Hal ini membuat fungsi-fungsi lembaga legislatif pada akhirnya hanya menjadi stempel penguasa.

Komisi II DPR mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Kemendagri soal penjabat kepala daerah pekan depan. Pemerintah pusat diharapkan melaksanakan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi dengan membuat aturan teknis.

Timsel KPU-Bawaslu akan membahas hasil tes yang diikuti para bakal calon penyelenggara pemilu. Menurut rencana, timsel serahkan 14 nama calon anggota Bawaslu dan 10 calon anggota KPU kepada Presiden Jokowi hari Jumat.

Setelah pembukaan masa sidang, DPR akan jadwalkan pembahasan penetapan jadwal Pemilu 2024 dengan pihak-pihak terkait. Sejauh ini sebagian anggota DPR menilai penyelenggaraan Pemilu pada Februari 2024 paling tepat.

Dengan kewenangan menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN, MPR bakal kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ini tak selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Perkara pelarian Joko Tjandra disebut melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dihadirkan serta sejauh mana keterlibatannya tidak dapat diungkap. Maka, perkara itu belum sepenuhnya berhenti. KPK didesak menyelidikinya.