Konsep otonomi campuran dapat menjadi solusi untuk otonomi kampus. Model ini menggabungkan keunggulan otonomi dikombinasikan dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

Selama aturan PTN-BH masih berlaku, mahasiswa masih dihantui kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT setiap tahunnya.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan PTN agar tidak menaikkan UKT terlalu tinggi, dan akan mengevaluasi PTN BH.

Kenaikan biaya kuliah dan privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia mirip dengan kasus di AS.

Pemerintah memperbanyak perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tawaran juga terbuka untuk perguruan tinggi swasta.

Masifnya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di PTN-BH membuat perguruan tinggi swasta di Sumbar kesulitan mendapatkan mahasiswa baru.

Ada kecenderungan perguruan tinggi negeri memperbesar kuota penerimaan jalur mandiri. Agar tata kelola seleksi calon mahasiswa baru nirpraktik penyimpangan, perlu ada penambahan ketentuan tentang syarat akreditasi.

Pengelolaan dosen dengan skema kepegawaian ala PNS tidak lagi mumpuni untuk membangun kultur akademik yang kompetitif. Polemik Permen PAN dan RB menjadi momentum untuk mencari skema pengelolaan dosen yang lebih ideal.