Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah terbit tujuh aturan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Upaya perbaikan pelaksanaan PPDB terus dilakukan demi mewujudkan layanan akses pendidikan yang lebih merata.

Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/21 diwarnai berbagai persoalan, baik persoalan lama maupun persoalan baru yang khas terjadi pada PPDB 2020. PPDB secara daring mendapat perhatian khusus pada masa pandemi.

Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan terkait penerimaan siswa sekolah. Pada tahun 2020 ini, penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan berdasarkan aturan baru. Situasi pandemi Covid-19 turut membentuk kekhasan kebijakan tersebut. Berbagai persoalan mewarnai penerapannya, mulai dari persoalan teknis hingga protes terhadap isi aturan.

Proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi tingkat SMP di Kota Padang, Sumatera Barat, menuai protes dari puluhan orangtua calon siswa karena berdasarkan kriteria usia.

Sengkarut penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah memerlukan evaluasi menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah. Ini penting untuk pemetaan masalah dan pemerataan mutu sekolah.

Pemakaian syarat usia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur zonasi masih terus berlanjut. Kepada DPR, para orangtua mengadukan proses seleksi jalur zonasi berdasarkan jarak yang justru tidak diterapkan.

Protes penggunaan kriteria usia untuk seleksi calon siswa baru pada jalur zonasi di DKI Jakarta terus berlanjut. Selain mengadu ke Kemendikbud, para orangtua calon siswa juga mengadu ke Ombudsman RI.

Sengkarut seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi dapat diminimalkan jika prasarana sarana pendidikan cukup dan memadai. Pemerintah daerah sudah memetakan kebutuhan sekolah beserta fasilitas pendukungnya.