Pembebasan bersyarat bagi 23 narapidana korupsi kian menunjukkan langkah mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk memberantas korupsi, tetap dibutuhkan politik hukum yang kuat dan upaya berkelanjutan.

Bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari dinyatakan bebas bersayarat, pada Selasa (6/9/2022). Sebelumnya, Juni 2021, ia divonis empat tahun penjara karena terbukti menerima suap dari buron koruptor Djoko Chandra.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia meminta kepada hakim praperadilan agar penghentian supervisi kasus Joko Tjandra oleh KPK dinyatakan tidak sah. Hakim pun diminta memerintahkan KPK melanjutkan dengan penyidikan.

Tak hanya dalam vonis Juliari Batubara, pertimbangan hakim di sejumlah kasus korupsi sebelumnya juga menggelitik akal sehat. Ini seharusnya bisa dicegah jika hakim berpedoman pada keadilan hukum dan keadilan sosial.

Kendati sama-sama mendapatkan keringanan hukuman di tingkat banding, Pinangki dan Joko Tjandra diperlakukan berbeda. Putusan banding Pinangki diterima begitu saja, sementara untuk putusan Joko, jaksa akan ajukan kasasi.

Ancaman menghukum mati pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 ternyata hanya pemanis bibir. Para koruptor malah mendapat diskon hukuman dan tuntutan ringan.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa dalam waktu dekat, Pinangki Sirna Malasari akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pinangki juga dinyatakan tidak lagi berprofesi sebagai jaksa.

Setelah menuai kritik publik, Kejaksaan akhirnya mengeksekusi hukuman penjara untuk jaksa Pinangki Sirna Malasari, terpidana kasus suap pengurusan fatwa bebas Joko Tjandra. Ia dijebloskan ke Lapas Kelas II A Tangerang.