Komunitas disabilitas menilai operator angkutan umum belum melibatkan mereka mulai dari perencanaan, pembangunan hingga selesai, dan evaluasi secara optimal. Aksesibilitas disabilitas masih dinilai yang penting ada.

Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas memunculkan kekecewaan sekaligus pertanyaan dari penyandang disabilitas. Perda itu lahir tanpa lebih dulu dikonsultasikan.

50 tahun terakhir, Manado menjadi titik kumpul bagi penyandang disabilitas netra dari delapan provinsi di timur Indonesia berkat kehadiran Sentra Tumou Tou. Namun, perubahan besar tengah berlangsung di panti sosial itu.

Pembatasan dan syarat naik angkutan umum serta penyekatan yang dimaksudkan menanggulangi pandemi membuat pekerja sektor informal dan penyandang disabilitas kerepotan.

Implementasi UU Penyandang disabilitas hingga kini masih menghadapi hambatan dan tantangan. Selain perubahan paradigma, pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kebijakan sangat penting.

DTKJ menilai layanan angkutan umum di Jakarta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan bertransportasi kalangan disabilitas. Dalam diskusi terungkap pekerjaan rumah pembenahan yang harus dikerjakan para operator angkutan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, penyandang disabilitas di kawasan Jabodetabek mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial yang belum berpihak kepada kaum disabilitas.