Pembatasan Mobilitas Belum Inklusif dan Masih Kontraproduktif

Pembatasan dan syarat naik angkutan umum serta penyekatan yang dimaksudkan menanggulangi pandemi membuat pekerja sektor informal dan penyandang disabilitas kerepotan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Jalan Sudirman, Jakarta, terlihat lengang, Minggu (22/8/2021). Ruas jalan dari arah jembatan Semanggi menuju Senayan atau Bundaran HI di Jalan Sudirman-Thamrin masih dijaga petugas yang mengawal kebijakan ganjil genap selama PPKM level 4.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kelompok masyarakat menilai pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19 di Ibu Kota belum inklusif dan masih kontraproduktif. Kebijakan penyesuaian dan syarat naik angkutan umum serta penyekatan justru merepotkan pekerja informal dan penyandang disabilitas yang tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

Penilaian itu mengemuka dalam diskusi daring ”Kebijakan Mobilitas Warga Masa Pandemi untuk Siapa? Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Mobilitas Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta 2021”, Selasa (24/8/2021). Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Rame Rame Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Persatuan Tuna Netra Indonesia melaporkan temuan mereka ketika memantau area transit dan kawasan perkantoran, serta mengumpulkan data selama PPKM level 4 di DKI Jakarta.