MK menyatakan dapat memahami DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk mengkaji Perppu Cipta Kerja sebelum menerima dan menetapkannya menjadi undang-undang.

Kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK perlu didefinisi ulang. Dengan demikian, akan meningkatkan kesempatan UMK gurem untuk ikut memanfaatkan peluang imperatif 40 persen belanja pemerintah secara lebih adil.

Sistem kerja fleksibel berpotensi mengganggu praktik hubungan industrial yang sudah mapan, dan akan melemahkan kekuatan serikat buruh akibat tingginya arus keluar-masuk pekerja. Perlindungan bagi pekerja menjadi rentan.

Kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh menilai UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga tidak akan berbuah baik untuk masyarakat.

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak penetapan perppu itu menjadi UU.

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 akan mulai dibahas DPR pada masa sidang kali ini. Untuk itu, perppu tersebut akan mulai dibahas di rapat pimpinan pada Selasa (14/3/2023) ini.

Langkah politik diperlukan untuk menangkap ”badai” kejengkelan sosial agar tak berubah menjadi bahaya.