Restitusi adalah hak konstitusional korban tindak pidana yang harus dipenuhi pelaku sebagai bentuk tanggung jawab. Penolakan pelaku membayar restitusi mengakibatkan pelanggaran hak korban dan menghadirkan ketidakadilan.

RUU TPKS telah disahkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Pengarusutamaan hak korban menjadi tantangan yang mendasar karena hal tersebut merupakan ”roh” proses peradilan yang lebih memperhatikan korban.