Penyidikan kasus pembunuhan Iwan Boedi masih terus dilakukan. Perkembangan terbaru, delapan orang resmi dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sesungguhnya, pengungkapan ke publik identitas korban kekerasan seksual mempunyai risiko negatif yang tidak ringan. Jika korban tidak sehat secara psikologis dan proses hukum tetap jalan, keadilan akan lenyap.

LPSK menilai sejak proses awal penanganan tewasnya Brigadir J kurang tepat karena yang dibuka ke publik adalah dugaan pencabulan dan percobaan pembunuhan. Padahal, fakta peristiwa ini adalah pembunuhan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sulit berkomunikasi langsung dengan keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pelapor ataupun saksi kasus korupsi di satu instansi kerap dikucilkan, dimutasi, bahkan diancam. Hal tersebut sangat merugikan, baik dalam proses pengungkapan maupun peradilan kasus korupsi.

Di tengah meningkatnya kepercayaan publik, LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya anggaran untuk para saksi dan korban. Tahun 2020, anggaran LSPK hanya Rp 54 miliar, anggaran terendah dalam lima tahun terakhir.

Tidak adanya aturan yang jelas dan perlindungan bagi mereka yang jadi ”justice collaborator” dinilai menjadi penyebabnya. Padahal, ”justice collaborator” dapat membantu menguak tuntas suatu tindak pidana.