Bawaslu Jawa Barat menyatakan sebanyak tujuh laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah terbukti.

Sebagai langkah antisipasi terhadap serangan fajar, Bawaslu akan lakukan patroli pengawasan memasuki hari tenang pemilu.

(Tulisan 8 dari 16) Investigasi ”Kompas” mengungkap peran aparat desa dalam ”serangan fajar” untuk memenangkan caleg.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi kembali berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen RI. Mereka menuntut DPR segera mengesahkan revisi UU Desa.

Saat bertemu Presiden Jokowi, PB HMI mengharapkan kelancaran dan kesuksesan pemilu. Adapun Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mengklaim aparatur pemerintah akan bersikap netral di tahun politik.

MK diminta membatalkan tiga pasal dalam UU Desa yang mengatur larangan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pengurus partai politik.

peserta aksi yang tergabung kedalam APDESI melakukan aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan dana desa ditetapkan sebesar 10 persen berasal dari APBN.

Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.