Sejumlah pemuka agama menolak RUU Cipta Kerja karena proses pembuatannya tidak transparan, minim partisipasi publik, dan menimbulkan banyak persoalan.

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Munculnya kluster baru penularan Covid-19 di antara para pengunjuk rasa perlu diwaspadai. Identifikasi, pemeriksaan, dan pelacakan kontak dekat para demonstran yang terinfeksi mesti dilakukan secara masif.

Kericuhaan saat demonstrasi di Yogyakarta, Kamis (8/10/2020), menimbulkan dampak ekonomi bagi sejumlah warga. Untuk meringankan beban warga terdampak itu, sejumlah pihak memberi bantuan berupa barang kebutuhan pokok.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan menyampaikan aspirasi mahasiswa langsung kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. Herman pun berjanji akan mengawal proses RUU ini hingga ke peraturan pemerintah.

Kericuhan yang terjadi saat demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja di Yogyakarta, Kamis (8/10/2020), jangan sampai berkembang menjadi konflik horizontal. Potensi konflik horizontal di antara kelompok warga perlu dicegah.

Ribuan mahasiswa berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di Medan, Sumatera Utara. Unjuk rasa yang dilakukan organisasi Kelompok Cipayung itu dilakukan dengan damai.

Pemerintah memastikan izin amdal disederhanakan, bukan dihapus, dalam RUU Cipta Kerja agar waktu dan biaya pengajuannya lebih efisien. Konsepnya disebut sama dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.