Wacana pengaturan jam masuk kerja untuk mengurai kemacetan di Jakarta kembali bergulir. Dalam wacana tersebut, waktu masuk kerja akan dibagi dua, yakni pukul 08.00 dan pukul 10.00.

Pemprov DKI perlu membuat aturan yang bersifat mandatori dan detail mengenai kebijakan aparatur sipil negara bekerja dari mana saja atau "work from anywhere".

Kebijakan kerja dari rumah hingga memaksimalkan pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke umum dinilai lebih bijak untuk mengurangi kemacetan.

Perubahan jam kerja memiliki implikasi yang sangat luas. Wacana kebijakan ini juga belum menjawab akar masalah kemacetan di DKI. Sebagian pihak menyarankan hal ini sekadar jadi imbauan saja, bukan aturan hukum ketat.

Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas usulan pengaturan jam masuk kerja dengan pemangku kepentingan terkait. Keputusan tinggal di tangan Pemprov DKI Jakarta.

Ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang telah melonggarkan PSBB yang tentu saja perlu ditopang kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Jangan main-main dengan keselamatan atau nyawa.

Kepadatan penumpang di transportasi umum sulit dicegah sehingga mobilitas warga harus diatur. Tanpa payung hukum itu, kepadatan tidak dapat terhindarkan pada jam berangkat dan pulang kerja.