Masyarakat Sangsi dengan Wacana Pengaturan Jam Masuk Kerja di DKI

Kebijakan kerja dari rumah hingga memaksimalkan pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke umum dinilai lebih bijak untuk mengurangi kemacetan.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Suasana Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023), sekitar pukul 11.00. Kemacetan parah mengular panjang hingga depan pintu gerbang Markas Polda Metro Jaya. Ditutupnya akses masuk dan parkir kendaraan di lingkungan Mapolda Metro Jaya bersamaan dengan acara serah terima jabatan Kapolda Metro Jaya yang baru memperparah kemacetan jalan. Kendaraan yang dibawa masyarakat yang ingin ke Polda Metro Jaya terpaksa diparkir di bahu jalan. Ini memicu penyempitan jalan.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat masih menyangsikan wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepolisian mengatur jam masuk kerja untuk mengurangi kemacetan lalu lintas jalan raya pada pagi dan petang hari. Kebijakan kerja dari rumah hingga memaksimalkan pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum dinilai lebih bijak.

Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana, misalnya, menyatakan, usulan mengatur jam masuk kerja di DKI untuk mengurai kemacetan kompleks sulit untuk direalisasikan. Hal ini berdasarkan banyaknya perkantoran dengan bidang pekerjaan dan pola kerja beragam.