Dinas sosial diminta membantu masyarakat mengurus administrasi agar segera mendapatkan manfaat program PBI.

Pemerintah Kota Surabaya menjamin layanan kesehatan bagi 239.363 orang yang tidak lagi berstatus penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan mendata dan mendaftarkan dalam jaminan kesehatan nasional.

Pemerintah dinilai tidak perlu menunggu sampai 1 Januari 2024 untuk merealisasikan skema penerima bantuan iuran (PBI) Jamsostek bagi pekerja miskin dan tidak mampu. Keberpihakan politik anggaran pemerintah dinanti.

Ombudsman RI menemukan jutaan nama terpental dari daftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Kementerian Sosial beserta dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota diminta mengumumkan nama-nama tersebut berikut alasannya.

Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan semakin membengkak apabila iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak dinaikkan. Namun, kenaikan iuran juga akan dibarengi pembaruan data kepesertaan dan redesain program jaminan.

Masyarakat dengan status peserta PBI telah dinonaktifkan tetapi sebenarnya masih membutuhkan bantuan iuran dalam pembiayaan JKN-KIS dapat melaporkan ke dinas sosial setempat untuk verifikasi dan validasi ulang.

Opsi-opsi yang disiapkan Kementerian Keuangan untuk mengatasi persoalan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini, belum ada opsi yang disepakati untuk mengatasi persoalan itu.