Seiring dengan populernya media sosial, tercipta pasar baru untuk profil digital yang terkurasi.

Perputaran dana kampanye di bawah meja di media sosial terjadi melalui para pendengung (”buzzer”) dan banyaknya akun bayangan kandidat anggota legislatif ataupun capres-cawapres. Ini bisa menurunkan kualitas demokrasi.

”Buzzer” atau pendengung tumbuh subur di tengah perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan internet. Melalui novel fiksi, Chang Kang-myoung menguak peran pasukan ”buzzer” dalam memanipulasi opini publik.

Demi menjalar dibicarakan, etiket, etika, dan kebenaran enteng diterabas. Yang mengoreksi dianggap dengki. Bila yang salah diperkuat barisan pendengung dan pesohor maka penggemar membebek klaim apa pun dari yang pujaan.

”Wacana perpanjangan periode presiden dan amendemen UUD 1945 di Twitter bukan wacana organik dari percakapan warganet, melainkan dimunculkan dan diamplifikasi akun-akun robot,” ujar Direktur TSRC Yayan Hidayat.

Keberadaan ”buzzer” tidak terelakkan di tengah kehadiran media sosial yang sangat populer saat ini. Kehadiran pada pendengung kini dipersoalkan karena dinilai menghambat kebebasan publik untuk berpendapat.

Kebebasan berpendapan memasuki babak baru seiring lahirnya beragam platform media sosial. Kritik dan pendapat masyarakat pun kian mengalir deras tanpa batas. Tak jarang berujung pada persoalan hukum.

Facebook menutup lima jaringan disinformasi lintas negara. Jaringan tersebut berisi akun dan laman fiktif untuk menyebarkan disinformasi di suatu negara.