Medsos Jadi Ruang Memutar Dana Kampanye Tak Resmi

Perputaran dana kampanye di bawah meja di media sosial terjadi melalui para pendengung (”buzzer”) dan banyaknya akun bayangan kandidat anggota legislatif ataupun capres-cawapres. Ini bisa menurunkan kualitas demokrasi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tampilan konten kampanye calon legislatif di media sosial, Selasa (29/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS  — Media sosial dipercaya masih menjadi ruang perputaran dana kampanye yang tidak resmi. Setiap kandidat sesuai ketentuan wajib melaporkan akun resmi media sosial mereka. Hanya saja, perputaran paling banyak pemasangan iklan terjadi lewat akun relawan ataupun akun tidak resmi kandidat. Fenomena ini jika dibiarkan akan mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi.

”Pola komunikasi politik sudah semakin cair. Politik sekarang pun sudah banyak bekerja dalam banyak interaksi melalui simbol, bahasa, dan visual. Adanya media sosial beserta fitur-fitur inovatifnya, seperti kecerdasan buatan, menjadi kesempatan berkampanye di luar jadwal kampanye resmi,” ujar dosen Departmen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Imawan, saat menghadiri diskusi ”Iklan Politik di Media Sosial dan Transparansi Pendanaannya” yang diselenggarakan Center for Digital Society (CfDS) UGM, Jumat (8/12/2023), di Jakarta. Diskusi berlangsung secara hibrida.