Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pendampingan hukum
Pemahaman masyarakat terkait layanan pendampingan hukum secara gratis terbilang masih minim.
Bagikan
Jajak Pendapat Litbang ”Kompas”: Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum Belum Maksimal
Pemahaman masyarakat terkait layanan pendampingan hukum secara gratis terbilang masih minim.
Riset
·
Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa Saat Proses Hukum Belum Optimal
Orang dengan gangguan jiwa mengalami posisi rentan saat menjalani proses hukum. Pemeriksaan psikiatri forensik diperlukan untuk menentukan kemampuan mereka berpartisipasi dalam proses hukum.
Humaniora
·
Busyro Muqoddas: LBH Harus Ikut Lakukan Kajian dan Riset
LBH harus berinisiatif melakukan kajian dan riset tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini akan membantu mengatasi masalah dari warga yang mungkin takut melapor.
Nusantara
·
Dilarang Berdagang, Pedagang Asongan Borobudur Minta Pendampingan LBH Yogyakarta
Para pedagang asongan di Candi Borobudur meminta pendampingan dari LBH Yogyakarta. Hal ini dilakukan setelah mereka dilarang berjualan di area zona II candi.
Nusantara
·
Komnas HAM Minta Polri Lebih Terbuka
Kalau ada orang yang diduga melakukan kekerasan, misalnya, merusak fasilitas publik, tangkap saja. Tapi, jangan digebukin, jangan disiksa. Kalau tidak, kita akan kembali lagi ke dalam lingkaran kekerasan.
Politik & Hukum
·
Iklan
Cegah Penyimpangan, PT Bukit Asam Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan
Untuk mencegah penyimpangan hukum, PT Bukit Asam Tbk menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini penting untuk menunjang rencana ekspansi perusahaan. Kesepakatan bersama itu ditandatangani di Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Ekonomi
·
Iklan