Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
penangkapan terukur
Kebijakan penangkapan terukur mulai 1 Januari 2024 diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.
Bagikan
Menteri Kelautan dan Perikanan: Kuota Tangkapan demi Keberlanjutan
Kebijakan penangkapan terukur mulai 1 Januari 2024 diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.
Nusantara
·
Kuota Ikan Bisa Picu Perburuan Rente
Penangkapan ikan terukur yang membuka kuota bagi pemodal dalam negeri dan asing masih terus menuai sorotan publik. Indonesia tengah menghadapi tantangan penangkapan ikan berlebih.
Ekonomi
·
Budidaya Tuna Jadi Strategi Indonesia Mengamankan Sumber Daya Perikanan
Indonesia berencana mengembangkan budidaya tuna untuk menjaga populasi tuna dan memberikan nilai tambah perikanan. Pembudidayaan tuna menjadi strategi menjaga posisi Indonesia sebagai produsen perikanan dunia.
Nusantara
·
Pentingnya Mengawal Penangkapan Terukur di Laut Arafura
Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota belum dilaksanakan. Menurut rencana akan diuji coba di Laut Arafura.
Nusantara
·
Penangkapan Ikan secara Ilegal Berpotensi Terjadi Saat Kebijakan Penangkapan Terukur Diterapkan
Komitmen pemerintah melakukan pengawasan terhadap korporasi yang memegang kontrak penangkapan terukur diragukan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, sektor perikanan sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme.
Nusantara
·
Iklan
Penangkapan Terukur Berpotensi Memicu Konflik di Tengah Laut
Kebijakan penangkapan terukur berpotensi menimbulkan konflik di tengah laut antara korporasi pemegang kontrak dan nelayan lokal.
Nusantara
·
Nelayan Maluku Keberatan, Penangkapan Terukur Dinilai Melanggengkan Monopoli Pemilik Modal
Kebijakan penangkapan terukur dinilai hanya kamuflase untuk melanggengkan monopoli korporasi besar dalam bisnis perikanan tangkap.
Nusantara
·
Akses Khusus bagi Pemodal Dipertanyakan
Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan tidak mengulang kegagalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan dengan membuka akses khusus bagi pemodal di zona tertentu.
Ekonomi
·
Kesiapan Pungutan Pascaproduksi Disorot
Penarikan pungutan hasil perikanan pascaproduksi perlu memastikan kesiapan sarana prasarana pelabuhan perikanan, sumber daya manusia, serta mekanisme pendataan.
Ekonomi
·
Lumbung Ikan Nasional, Maluku Kena ”Prank”
Janji berulang pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional belum diwujudkan. Pemerintah pusat terkesan gamang menangani sumber daya perikanan di daerah penghasil ikan itu.
Ekonomi
·
Lihat Lainnya
Iklan