Sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi banyak persoalan terkait kesejahteraan dan kemiskinan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha skala kecil.

Kebijakan penangkapan terukur mulai 1 Januari 2024 diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Penangkapan ikan terukur yang membuka kuota bagi pemodal dalam negeri dan asing masih terus menuai sorotan publik. Indonesia tengah menghadapi tantangan penangkapan ikan berlebih.

Indonesia berencana mengembangkan budidaya tuna untuk menjaga populasi tuna dan memberikan nilai tambah perikanan. Pembudidayaan tuna menjadi strategi menjaga posisi Indonesia sebagai produsen perikanan dunia.

Komitmen pemerintah melakukan pengawasan terhadap korporasi yang memegang kontrak penangkapan terukur diragukan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, sektor perikanan sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kebijakan penangkapan terukur berpotensi menimbulkan konflik di tengah laut antara korporasi pemegang kontrak dan nelayan lokal.

Kebijakan penangkapan terukur dinilai hanya kamuflase untuk melanggengkan monopoli korporasi besar dalam bisnis perikanan tangkap.

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan tidak mengulang kegagalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan dengan membuka akses khusus bagi pemodal di zona tertentu.