Penangkapan Terukur Berpotensi Memicu Konflik di Tengah Laut
Kebijakan penangkapan terukur berpotensi menimbulkan konflik di tengah laut antara korporasi pemegang kontrak dan nelayan lokal.
Poli Pikaem (50), nelayan asal Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, menyiapkan perahu dayung untuk melaut pada Rabu (16/3/2022) petang.
DOBO, KOMPAS — Implementasi kebijakan penangkapan terukur yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka di tengah laut. Konflik dimungkinkan terjadi antara nelayan lokal dan korporasi perikanan skala besar yang mengantongi izin kontrak kuota penangkapan dari pemerintah.
Kekhawatiran akan konflik terbuka itu diutarakan lewat sambungan telepon oleh sejumlah nelayan lokal di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, pada Kamis (1/9/2022). Para nelayan itu biasanya beroperasi di Laut Arafura yang menurut rencana akan dijadikan perairan pertama implementasi penangkapan terukur.