Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali masih terkendala terkait batas wilayah. Hal ini membuat mereka belum mendapat pengakuan atas hutan adatnya.

Ruang hidup masyarakat adat dalem tamblingan di Bali menghadapi sejumlah tekanan dari sejumlah pihak, mulai dari kegiatan eksploitasi, investasi, hingga ketiadaan regulasi. Pengakuan hutan adat pun mendesak dilakukan.

Upaya pengakuan masyarakat adat beserta wilayah adatnya masih belum optimal. Sebab, status pengakuan wilayah adat masih minim yang dituangkan melalui kebijakan di tingkat daerah, baik perda maupun SK gubernur/bupati.

Sampai saat ini, terdapat 26 juta hektar wilayah kelola masyarakat yang sudah terpetakan. Wilayah tersebut perlu diverifikasi oleh kementerian/lembaga dan segera diakui oleh negara.

Sampai Maret 2022, sebanyak 1.091 wilayah adat yang tersebar di 29 provinsi telah dipetakan. Komitmen Presiden ditunggu untuk menyelesaikan konflik agraria dan mengakui wilayah serta hutan adat yang tersisa.

Pembuatan peta desa lewat pemetaan partisipatif diperlukan untuk kejelasan ruang wilayah desa di Kalimantan Selatan. Peta desa yang akurat sangat penting bagi pemerintah desa untuk membuat kebijakan dalam pembangunan.