Pemulihan pendidikan perlu segera dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi berbagai dampak akademik dan non-akademik selama pembelajaran di sekolah terhenti hampir dua tahun ini.

Kebijakan pemerintah untuk segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas seusai guru dan tenaga kependidikan tuntas divaksin menimbulkan dilema di masyarakat.

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan bukan satu-satunya syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Potensi risiko kesehatan anak dan keluarganya mesti terpetakan terlebih dulu.

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. Pemerintah diminta menyusun kebijakan darurat untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan.

Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah butuh pengawasan terpadu lintas kementerian/lembaga serta pemerintah pusat-daerah. Tujuannya agar protokol kesehatan tetap dipatuhi.

Pembukaan kembali sekolah dengan sistem tatap muka beresiko besar terhadap penyebaran Covid-19. Apalagi, belum semua pemerintah daerah beserta satuan pendidikan siap terkait sarana pendukung protokol kesehatan.

Keputusan pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah dianggap mengabaikan hak hidup anak. Keputusan itu juga dinilai sebagai bentuk lepas tangan pemerintah.

Beragamnya kondisi belajar peserta didik membuat pemerintah memberikan fleksibilitas pemakaian Kurikulum 2013. Kebijakan itu belum juga menyelesaikan persoalan pembelajaran jarak jauh.