Koalisi masyarakat sipil minta MK menyatakan pasal UU ITE yang mengatur pemblokiran internet untuk cegah informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum bertentangan konstitusi. Namun, MK minta gugatan direvisi.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran disinformasi, hoaks, dan konten propaganda. Namun, kebijakan ”jalan pintas” dengan memblokir akses jaringan internet bukan pilihan tepat.

Kebijakan menutup akses internet bagi warga negara seharusnya ada hukum yang menjadi dasarnya. Bukan hanya berdasarkan pada sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wilayah Kashmir yang dikelola India sejak 5 Agustus 2019 tidak mendapat layanan internet dan jaringan data seluler. India memblokir internet di wilayah itu sejak mereka mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir.

Tim Siber Polri mengidentifikasi puluhan ribu konten hoaks, diskriminatif, dan provokatif tentang Papua. Tim juga telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir ribuan akun anonim penyebar hoaks itu.

Sejumlah kalangan mengkritik langkah pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat. Langkah instan pemerintah untuk mencegah penyebaran hoaks ini ibarat memburu satu ekor tikus dengan mengebom satu rumah.

Kebijakan pemerintah pusat memblokir layanan internet di Papua Barat dinilai berlebihan. Kondisi yang berlangsung selama enam hari terakhir ini telah merugikan banyak warga. Bahkan, sejumlah warga dari wilayah pegunungan terpaksa turun gunung demi mencari sambungan Wi-Fi ke kota.